Lebak, Sorotlintasbanten.my.id - Aktivis Lebak Selatan Entis Bule menyoroti dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Ia meminta Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya Subdit IV Tipidter, turun tangan menelusuri dan menindaklanjuti informasi dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut sesuai kewenangannya.
Sejumlah dugaan aktivitas pertambangan yang menjadi sorotannya di antaranya penambangan batu bara di kawasan perkebunan karet PT JA Wattie, wilayah Madur, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, serta dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) emas di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Cibanteng,blok cikidang,blok cikopo,blok ciberang,Kecamatan Cibeber.
Secara hukum, kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba.
Dalam Pasal 158 UU Minerba, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dan mengambil tindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Entis Bule, kedua persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Terlebih, aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Khusus di kawasan Blok Cibanteng TNGHS, Entis mengungkapkan adanya dugaan kerusakan lingkungan yang cukup luas akibat aktivitas penambangan emas ilegal.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, area yang diduga terdampak diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare.
“Kurang lebih sekitar 30 hektare, diduga sudah mengalami kerusakan total. Karena penambang emas ilegal membuat lubang-lubang di lokasi tersebut. Kayu untuk stek juga diambil dari situ, dan melakukan pengolahan emas, baik menggunakan gelundung maupun sistem rendaman, di lokasi yang sama,” ungkap Entis Bule.
Ia juga mempertanyakan mengapa aktivitas tersebut diduga jarang tersentuh operasi petugas Taman Nasional.
“Kenapa jarang tersentuh operasi dari pihak petugas taman nasional? Karena lokasinya sangat jauh dan rawan,” tambahnya.
Meurut Entis, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. Ia berharap petugas tidak menjadikan sulitnya akses maupun kondisi geografis sebagai alasan untuk tidak melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting.
Ia mengatakan, informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tersebut sebelumnya telah menjadi bahan pemberitaan dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait, termasuk jajaran Polres Lebak.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Lebak sebelumnya memberikan respons terkait informasi dugaan aktivitas PETI dengan menyampaikan, “Terima kasih infonya kang. Terkait PETI tersebut kami tindak lanjuti kang.”
Namun demikian, hingga berita ini disusun, belum diperoleh informasi lebih lanjut mengenai hasil pengecekan lapangan maupun perkembangan penanganan atas dugaan aktivitas pertambangan tersebut.
Entis Bule berharap Polda Banten dapat mengambil langkah konkret dengan melakukan penelusuran langsung terhadap informasi yang berkembang di lapangan.
“Kami berharap Polda Banten turun tangan menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Lebak. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan, sementara ada potensi kerusakan lingkungan yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu. Menurutnya, apabila ditemukan adanya aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan perizinan maupun peraturan lingkungan hidup, aparat harus mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum. Semua harus sama di hadapan hukum. Jika memang ditemukan pelanggaran, saya berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Entis Bule meminta agar aparat tidak hanya melakukan penelusuran administratif, tetapi juga memastikan kondisi faktual di lapangan, termasuk dugaan kerusakan kawasan hutan, aktivitas pengolahan emas, serta dampaknya terhadap lingkungan dan sumber air masyarakat.
Ia berharap Polda Banten, Polres Lebak, serta pihak pengelola TNGHS dapat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan informasi dugaan pertambangan tersebut.
Entis Bule menegaskan akan terus mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian dan ditangani sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak klarifikasi seluruh pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait masih memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan, hak jawab, maupun klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Team/red


Posting Komentar